VIVAnews – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Helmy Faishal Zaini, menegaskan, seluruh partai koalisi pemerintah harus mendukung bulat kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2012, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Kalau ikut dalam koalisi, komitmen dong. Kalau tidak setuju bicarakan, jangan dua kaki,” kritik Helmy, Jumat 23 Maret 2012.
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu mengatakan, pemerintah memilih menaikkan harga BBM sudah dengan mempertimbangkan banyak faktor dalam jangka panjang.
Menjadi anggota koalisi, menurut Helmy, harus berkomitmen terhadap keputusan kolektif koalisi. PKS sebelumnya menulis surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisikan rekomendasi sejumlah opsi terkait kebijakan harga BBM.
Namun, dalam surat itu, kenaikan harga BBM sama sekali tidak masuk dalam rekomendasi PKS.
Hal ini menuai reaksi keras dari Partai Demokrat yang menuding PKS menelikung dan main tusuk dari belakang. “Koalisi itu bersama dalam suka dan duka. Tapi, PKS mengkhianati pemerintah dan tak mau senasib-sepenanggungan dengan pemerintah,” kata Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan.
Belakangan, PKS mengklarifikasi tudingan tersebut. Ketua DPP PKS, Mustafa Kamal, menegaskan, partainya sama sekali tidak pernah menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. “Isu ini berkembang tidak proporsional menjadi seolah-olah masalah dukung dan tidak mendukung,” kata dia.
Yang benar adalah, menurut Mustafa, PKS menawarkan opsi kepada Presiden untuk menaikkan harga BBM secara bertahap, menaikkan harga tidak terlalu tinggi, atau memberlakukan dua harga. “Misalnya harga rakyat kecil seperti sopir angkutan umum jangan dinaikkan. Yang dinaikkan untuk pengguna mobil pribadi,” jelas ketua Fraksi PKS itu. (art)
“Kalau ikut dalam koalisi, komitmen dong. Kalau tidak setuju bicarakan, jangan dua kaki,” kritik Helmy, Jumat 23 Maret 2012.
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu mengatakan, pemerintah memilih menaikkan harga BBM sudah dengan mempertimbangkan banyak faktor dalam jangka panjang.
Menjadi anggota koalisi, menurut Helmy, harus berkomitmen terhadap keputusan kolektif koalisi. PKS sebelumnya menulis surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisikan rekomendasi sejumlah opsi terkait kebijakan harga BBM.
Namun, dalam surat itu, kenaikan harga BBM sama sekali tidak masuk dalam rekomendasi PKS.
Hal ini menuai reaksi keras dari Partai Demokrat yang menuding PKS menelikung dan main tusuk dari belakang. “Koalisi itu bersama dalam suka dan duka. Tapi, PKS mengkhianati pemerintah dan tak mau senasib-sepenanggungan dengan pemerintah,” kata Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan.
Belakangan, PKS mengklarifikasi tudingan tersebut. Ketua DPP PKS, Mustafa Kamal, menegaskan, partainya sama sekali tidak pernah menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. “Isu ini berkembang tidak proporsional menjadi seolah-olah masalah dukung dan tidak mendukung,” kata dia.
Yang benar adalah, menurut Mustafa, PKS menawarkan opsi kepada Presiden untuk menaikkan harga BBM secara bertahap, menaikkan harga tidak terlalu tinggi, atau memberlakukan dua harga. “Misalnya harga rakyat kecil seperti sopir angkutan umum jangan dinaikkan. Yang dinaikkan untuk pengguna mobil pribadi,” jelas ketua Fraksi PKS itu. (art)
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Kumpulan Artikel Seo
0 komentar:
Posting Komentar