Tips Mudik Lebaran 2012

Mudik yang bisa dikatakan sebagai suatu tradisi yang ada di indonesia memang tak akan pernah hilang. Dari para warta yang beredar di media bahwa perkiraan para pemudi yang menggunakan Sepeda Motor akan lebih banyak dari tahun kemarin. Kenaikan para pemudik yang menggunakan sepeda motor di perkirakan 10%. Disini saya akan memberikan tips mudik secara um um bukan hanya untuk Pemudik yang menggunakan Sepeda Motor saja atau Pemudik yang menggunakan kendaraan Umum atau yang menggunakan Mobil saja. Inilah Tips dan Trik Mudik Lebaran 2012 yang akan membantu temen-temen selama mudik lebaran :

A. Rumah
1. Cabut  gas kompor
2. Matikan pompa air
3. nyalakan lampu depan, tambah photo sensor (kalau siang off sendiri)
4. Pastikan peliharaan ikan, kucing titip ke tetangga yg tidak pulang kampung
5. Bunga dalam pot, di pastikan bisa ke hujan dan matahari
6. Cabut semua peralatan electronic kecuali Kulkas
7. Izin pamit ke tetangga, minta izin dan sekalian titip rumah
8. Sisihkan beberapa rupiah untuk beri tip satpan, sekalian titip rumah
9. Catat nomor telp tetangga, dan tinggalkan nomor telp kita di daerah yang kita tuju
10. Lapor RT/RW
11. Kunci semua pintu dan jendela

B. Kendaraan
1. Pastikan kendaraan dalam keadaan fit
2. Harus membawa Dongkrak dan tool kids
3. Jangan lupa centre dan emergency lamp
4. P3K Box
5. Bantal dan selimut
6. Bawa Bekal dan snack
7. Cutter ukuran besar atau cap garpu

C. Perjalanan
1. Bawa Peta atau GPS
2. Bawa Tikar kecil atau alas untuk istirahat
3. Alat komunikasi (HP,HT)

Semoga mudiknya lancar

Lanjutin baca »

Polisi Langgar Wewenang KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Sundari, mengatakan, kepolisian seharusnya mundur dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat uji surat izin mengemudi. Alasannya, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menanganinya dan telah masuk pada tahap penyidikan.

Jika itu tidak dilakukan, kepolisian bisa dipersalahkan karena tak patuh pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Berdasarkan Pasal 11 dan 50 Undang-Undang KPK, seharusnya lembaga lain mundur kalau KPK sudah melakukan penyidikan," kata Eva.

Dua hari lalu, KPK menggeledah kantor Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian RI. Penggeledahan ini menyusul ditetapkannya Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Kepala Korps Lalu Lintas, sebagai tersangka. Bahkan, menurut Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril, KPK wajib mengambil alih kasus tersebut demi menghindari konflik kepentingan.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto mengatakan, lembaganya juga mengusut kasus yang sama sejak April lalu. Polisi tidak memiliki kesulitan dalam pengusutan kasus ini. ”Hanya ada perbedaan kecepatan dalam menentukan tersangka antara Polri dan KPK,” kata dia kemarin.

Lanjutin baca »

KPK- Polri Rebutan 3 Tersangka Simulator SIM

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penetapan terangka baru dalam kasus korupsi simulator SIM. Mereka adalah Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Poernomo, Bos PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto, serta Bos PT Inovasi Teknologi Indonesia Soekotjo S. Bambang.

"Surat Perintah Penyidikan terhadap penetapan tersangka mereka sudah terbit sejak 27 juli," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad di kantornya, Kamis 2 Agustus.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan Didik disangka melanggar pasal penyalahgunaan wewenang dan jabatan. "Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 dan pasal 56 KUHP," ujarnya sembari menyebutkan Budi dan Soekotjo disangka pasal bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan korupsi. "Pasal 11 undang-udang pemberantasan korupsi," ujarnya.

Tiga orang tersebut juga ditetapkan tersangka dalam kasus yang sama di Markas Besar Polri. Selain itu, Polri juga menetapkan dua terangka lainnya yakni Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan selaku panitia lelang dan seorang Komisaris Polisi berinisial LGM yang juga Bendahara Korps Lalu Lintas. Bahkan muncul wacana bahwa Polri bakal menahan kelima tersangka tersebut.

Abraham mengatakan penetapan tersangka mereka bersamaan dengan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang telah diumumkan statusnya sebelumnya. "Memang kami belum sampaikan hal ini resmi tapi saat kasus ini ke tahap penyidikan mereka sudah ditetapkan tersangka," kata Abraham.

Abraham mengaku juga menyampaikan penetapan tersangka ke empatnya ke Markas Besar Polri. Namun ia maupun Bambang menolak menyebutkan respons Kepala Polri Timur Pradopo yang ditemuinya. "Intinya sekarang kami sudah tahap penyidikan sehingga instansi lainnya harus berhenti mengusut kasus ini," ujar Bambang menimpali.

Soal penahanan tersangka yang bakal dilakukan Polri, Abraham tak berkomentar banyak. Alasannya ia belum mendengar langsung informasi tersebut. "Sehingga belum bisa mengambil kesimpulan untuk mengambil langkah."

Adapun Bambang mengatakan lembaganya akan berkoordinasi lebih lanjut untuk menanggapi hal tersaebut. "Koordinasi kami dengan Polri secara terus menerus," ujarnya.

TRI SUHARMAN

Lanjutin baca »

Hemat Listrik Tidak Berlaku Bagi yang Lembur

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Rencana pengeluaran Keputusan Pemerintah (Kepmen) tentang penghematan listrik di sejumlah kementerian Juni mendatang tidak akan mengurangi efektivitas kerja mereka.

"Ya kalau pekerjaan sudah selesai, matikan lampunya. Enggak perlu menunggu pukul 18.00 WIB. Tetapi kalau perlu lembur sampai pukul 21.00 WIB diperlukan, ya biarkan menyala. Ini kan soal menghemat, yang penting itu sudah sesuai dengan keperluannya," ujar Menteri Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Menurut mantan Menristek ini, rencana pemerintah yang akan menerbitkan Kepmen tentang penghematan listrik Juni mendatang bukan berarti harus menghambat efisiensi kinerja mereka.

"Bukan berarti penghematan, kemudian kita tidak usah bekerja. Tidak begitu. Yang betul-betul bekerja, memerlukan lembur silakan. Akan tetapi bagi yang sudah selesai matikan dan udara (AC) juga tidak perlu terlalu dingin, 25 derajat sudah cukup. Itu sebetulnya tidak perlu dirisaukan. Wong kita sudah berhasil kok di 2008. Kita pakai itu, 20 persen hematnya," tambah dia.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik menyebut salah satu dari lima agenda penghematan enegi yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Kepmen penghematan listrik di semua kementarian Juni mendatang. Di Kepmen ini, rencananya, sejumlah kementerian harus menghemat pemakaian listrik mulai pukul 17.00 WIB.

Hal ini sejalan dengan lima langkah penghematan untuk menjaga keuangan negara akibat melonjaknya pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. (mrt) 

 

Sumber Okezone

Lanjutin baca »

MPR: Video Porno Mirip Anggota Runtuhkan Citra DPR

 Jakarta Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menilai kasus video porno mirip anggota DPR telah meruntuhkan citra yang dibangun lembaga itu sendiri. Nila setitik merusak susu sebelanga, harus ada sanksi terkait hal ini.

 "Implikasinya amat destruktif, selain meruntuhkan nilai-nilai yang selama ini dengan susah payah dicoba ditegakkan oleh kalangan tokoh agama, pendidik, dan para pemuka adat, juga merusak citra institusi dan anggota lembaga perwakilan kita," keluh Lukman.

Hal ini disampaikan Lukman kepada detikcom, Kamis (26/4/2012).

Menurut Lukman, Badan Kehormatan (BK) DPR harus menindak segera. Semakin cepat diambil sikap, maka semakin cepat citra DPR diselamatkan. Partai terkait juga mestinya tidak diam saja.

"Perlu secepatnya diungkap dan pelakunya ditindak tegas, agar bangsa ini tidak terus menerus dijejali dengan pemberitaan yang memalukan tersebut,"tandasnya.

Video mirip anggota Komisi IX DPR ini beredar sejak pekan lalu. Anggota Komisi IX DPR dari PDIP disebut mirip dengan tokoh wanitanya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima membantaj ada dalam video tersebut. Dia juga menegaskan tak ada hubungan dengan Karolin Margret Natasa yang telah memberi bantahan juga mengenai kemiripannya dengan tokoh wanita dalam video tersebut saat dihubunginya.

PDIP saat ini sedang melakukan investigasi. BK juga berjanji akan mengusut tuntas kasus ini setelah reses. Sementara banyak pihak mendesak BK tak perlu menunggu reses usai.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/04/26/091724/1901810/10/mpr-video-porno-mirip-anggota-runtuhkan-citra-dpr?nd992203605

Lanjutin baca »

Skandal Video Porno Anggota DPR, Keberadaan Elya Masih Misterius

Jakarta Politisi PDI Perjuangan Aria Bima menyeret inisial EGM atau Elya G Muskitta dalam kasus video porno mirip anggota DPR Karolina Margret. Di mana Elya sekarang? Masih menjadi misteri.

Budiman Sudjatmiko selaku pembina utama Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) memang mengenal Elya. Maklum saja, Elya adalah Sekjen di Parade Nusantara. Ormas ini anggota dan pengurusnya adalah masyarakat pedesaan dengan pilar penyangganya adalah aparatur pemerintahan yaitu para kepala desa, perangkat desa, mantan kepala desa, dan mantan perangkat desa,

Namun, jauh sebelum kasus video porno ini ramai diperbincangkan, Elya sudah menghilang.

"Saya sendiri sudah hampir 2 bulan tidak pernah berkontak dengan Elya dan nomor HP-nya juga tak ada yang bisa dikontak," kata Budiman kepada detikcom, Kamis (26/4/2012).

Budiman mengaku pernah hadir dalam acara sebuah proyek di Kalimantan Barat yang digarap oleh Elya bersama Karolin. Namun dia hadir hanya sebatas memenuhi undangan dan atas nama pribadi.

"Ini tidak ada kaitan dengan Parade, karena saat Elya bekerja di Kalimantan Barat itu atas nama pribadi dan kerjaan dia di Advance Borneo, yang tak berkait denga Parade," tegasnya.

Upaya detikcom menghubungi Elya juga tidak berhasil. Dua ponselnya mati sejak Rabu kemarin.

Sebelumnya Aria Bima mempertanyakan motif orang yang disebutkan EGM yang dinilai telah menyudutkannya dalam kasus video porno. Dia juga telah melaporkan EGM ke Polda Metro Jaya.

Aria membenarkan EGM adalah Elya G Muskitta juga Sekjen Parade Nusantara. Aria menyebut EGM mempunyai website selain kilikitik.net yang sempat dibuatnya. Situs kilikitik.net adalah situs yang pertama kali menyebarkan foto dari video porno mirip anggota Dewan.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/04/26/093051/1901823/10/skandal-video-porno-anggota-dpr-keberadaan-elya-masih-misterius

Lanjutin baca »

Sejumlah Siswa SMK Solo Dipastikan Tak Lulus

Belum juga mengikuti Ujian Nasional (UN) sebagai tes pamungkas, namun sejumlah siswa SMK di Solo dipastikan tidak akan lulus. Pasalnya mereka absen mengikuti Ujian Nasional Teori Kejuruan, demikian juga dengan ujian susulannya yang diselenggarakan pada hari Senin (26/3) ini.

Saat ditemui sekitar pukul 10.00 pagi tadi, Sekretaris UN Surakarta, Budi Setiono, mengatakan ada 17 siswa yang seharusnya ikut ujian susulan. Kenyataannya dan beberapa siswa yang tidak ikut. Namun ia belum tahu berapa jumlah pasti dan alasan absennya siswa tersebut. "Saya belum mendapatkan laporan. Tapi ada yang tidak masuk. Ujian teori kejuruan ini memiliki bobot 30 persen. Syarat kelulusan harus mengikuti semua ujian," kata Budi sata ditemui di SMKN 2 Surakarta, Senin (26/3).

Lebih jauh Budi mengatakan tidak ada ujian susulan yang kedua bagi mereka yang absen, meskipun memiliki alasan yang kuat seperti sedang sakit. Sebelumnya, sejumah 17 siswa yang tidak ikut dalam Ujian Nasional Teori Kejuruan utama disebabkan tengah jatuh sakit. Panitia UN juga telah memberikan himbauan pada semua siswa agar mengikuti semua ujian, lantaran sebagai syarat kelulusan. "Mereka harus mengulang tahun depan atau mengikuti program Paket C," katanya.

Pada pagi hari ini, Ujian Nasional Teori Kejuruan di Surakarta dilaksanakan di dua sekolah yakni sub rayon 02 di SMKN 2 dan sub rayon 01 di SMKN 6. Di sub rayon 02 untuk penyelenggaraan ujian teori program keahlian teknik dan di sub rayon 01 untuk program keahlian bisnis manajemen.
( Hanung Soekendro / CN34 / JBSM )

Sumber : suaramerdeka.com

Lanjutin baca »

BBM naik, GPI Tuntut SBT

Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jawa Tengah, Rabu (21/3) siang melakukan aksi demo menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang akan diberlakukan per 1 April mendatang dan sekaligus untuk menuntut SBY turun, di depan gedung DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan. Mereka memulai long march dari depan Mapolda Jateng kemudian menuju ke gedung DPRD dengan membawa kotak kardus bertuliskan APBN dan galon kosong bertuliskan BBM.

Selain berorasi, pengunjukrasa juga melakukan aksi teatrikal yakni dengan mengambil posisi berbaring di atas aspal sambil bersusah payah meraih sekuat tenaga galon yang berisi BBM. Berkali-kali usaha itu gagal, hal itu menggambarnya dengan kenaikan harga BBM rakyat menjadi sengsara.

Su'udut Tasdiq, koordinator aksi mengatakan, GPI menuntut tolak kebijakan kenaikan harga BBM. Kedua jika BBM naik maka SBY-Boediono harus turun dari kursi kekuasaannya.

"Kebijakan menaikkan harga BBM jelas melanggar UU 22/2011 tentang APBN 2012 pasal 7 ayat 6, bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan ini tidak pro rakyat dan akan mencekik masyarakat, serta juga akan memicu tingkat kemiskinan," tandasnya.
( Yulianto / CN27 / JBSM )

Sumber : suaramerdeka.com

Lanjutin baca »

PKS adalah satu-satunya partai koalisi yang masih gamang mendukung pemerintah soal BBM

 

VIVAnews – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan partainya terus berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pasca pertemuan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas tanggal 14 Maret 2012, PKS menjadi satu-satunya partai koalisi yang belum mengambil sikap terkait kenaikan harga BBM, sementara partai koalisi lain telah menegaskan dukungannya terhadap rencana pemerintah.

Terkait hal itu, Anas mengatakan pada pertemuan Setgab itu, seluruh pimpinan partai telah menyampaikan pandangan dan rekomendasinya soal kenaikan harga BBM. “Intinya semua partai koalisi bisa memahami rencana pemerintah. Soal PKS, Fraksi Demokrat akan terus berkomunikasi dengan mereka,” tegas Anas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 16 Maret 2012.

Ia pun meminta semua pihak untuk tidak berpikir buruk mengenai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang hendak digelontorkan pemerintah sebagai kompensasi bagi rakyat tidak mampu atas kenaikan harga BBM. Menurut Anas, hal pokok yang perlu dipertimbangkan adalah apalah program tersebut bermanfaat untuk rakyat atau tidak.

“Bukan siapa yang diuntungkan atas kebijakan itu,” kata dia. Anas menekankan, BLT adalah soal tanggung jawab negara kepada rakyat miskin. “Kalau harga BBM naik, pasti ada inflasi, maka daya beli rakyat turun. Kalau mereka tidak dibantu, itu namanya pemerintah tidak punya hati,” ujarnya.

Oleh karena itu, yang penting diperhatikan soal BLT adalah mekanisme distribusinya sehingga bisa tepat sasaran. “Pemerintah dan aparatnya harus bekerja keras, mulai dari pendataan sampai implementasi kebijakan, sehingga BLT bisa tepat sasaran,” tegas Anas.

Lanjutin baca »

PKB Minta PKS Konsisten Dukung Kenaikan BBM

VIVAnews – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Helmy Faishal Zaini, menegaskan, seluruh partai koalisi pemerintah harus mendukung bulat kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2012, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kalau ikut dalam koalisi, komitmen dong. Kalau tidak setuju bicarakan, jangan dua kaki,” kritik Helmy, Jumat 23 Maret 2012.
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu mengatakan, pemerintah memilih menaikkan harga BBM sudah dengan mempertimbangkan banyak faktor dalam jangka panjang.

Menjadi anggota koalisi, menurut Helmy, harus berkomitmen terhadap keputusan kolektif koalisi. PKS sebelumnya menulis surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisikan rekomendasi sejumlah opsi terkait kebijakan harga BBM.
Namun, dalam surat itu, kenaikan harga BBM sama sekali tidak masuk dalam rekomendasi PKS.

Hal ini menuai reaksi keras dari Partai Demokrat yang menuding PKS menelikung dan main tusuk dari belakang. “Koalisi itu bersama dalam suka dan duka. Tapi, PKS mengkhianati pemerintah dan tak mau senasib-sepenanggungan dengan pemerintah,” kata Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan.

Belakangan, PKS mengklarifikasi tudingan tersebut. Ketua DPP PKS, Mustafa Kamal, menegaskan, partainya sama sekali tidak pernah menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. “Isu ini berkembang tidak proporsional menjadi seolah-olah masalah dukung dan tidak mendukung,” kata dia.

Yang benar adalah, menurut Mustafa, PKS menawarkan opsi kepada Presiden untuk menaikkan harga BBM secara bertahap, menaikkan harga tidak terlalu tinggi, atau memberlakukan dua harga. “Misalnya harga rakyat kecil seperti sopir angkutan umum jangan dinaikkan. Yang dinaikkan untuk pengguna mobil pribadi,” jelas ketua Fraksi PKS itu. (art)

Lanjutin baca »